Bendera Malaysia (Foto : Wikiwand.com)

Bentuk Pemerintahan Malaysia - Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Thailand di sebelah utara dan Indonesia di sebelah selatan.

Ibukota Malaysia adalah Kuala Lumpur, yang juga merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi negara ini.

Malaysia memperoleh kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957. Negara jiran ini juga merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations).

Bentuk pemerintahan Malaysia sangat unik dibandingkan dengan negara-negara lain. Malaysia merupakan negara federal dengan 13 negara bagian dan 3 wilayah federal.

Setiap wilayah di Malaysia dipimpin oleh raja, yang memiliki tugas seperti gubernur di Indonesia. Lantaran bentuknya menyerupai kerajaan, maka kepala negara kerpa disapa Raja Malaysia.

Selain itu, terdapat juga jabatan eksekutif pemerintahan yang tampak kepemimpianannya dikepalai oleh Perdana Menteri.

Malaysia menjalankan sistem pemerintahannya seperti Inggris, sebab dahulu Malaysia merupakan jajahan Inggris yang lantas menjadi negara persemakmuran Inggris. 

Lantas, apa bentuk pemerintahan Malaysia? Dan bagaimana sistem hukum di Malaysia? Berikut penjelasannya.

Bentuk Pemerintahan Malaysia

Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah(Foto: FMT.com)

Malaysia adalah sebuah negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Sistem pemerintahannya adalah demokrasi parlementer, di mana raja atau yang disebut sebagai Yang di-Pertuan Agong merupakan kepala negara, dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan.

Dalam bentuk pemerintahan Malaysia, Yang di-Pertuan Agung atau Raja diangkat dari antara sembilan Sultan yang ada di sembilan negara bagian Malaysia (Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Perak, Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan, dan Johor) melalui sistem rotasi yang berlangsung setiap lima tahun. Raja memiliki peran simbolis dalam pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugas seremonial.

Sementara itu, Perdana Menteri dipilih oleh Raja dari anggota Parlemen yang mendapat dukungan mayoritas dalam Dewan Rakyat (Majelis Rakyat) setelah pemilihan umum. Perdana Menteri memiliki kekuasaan eksekutif dan memimpin pemerintahan sehari-hari.

Pemerintahan Malaysia terdiri dari dua majelis yaitu Dewan Rakyat (Majelis Rakyat) dan Dewan Negara (Majelis Negara). Dewan Rakyat terdiri dari anggota parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan Dewan Negara terdiri dari senator yang diangkat oleh Raja berdasarkan rekomendasi Perdana Menteri.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang perdana menteri dibantu oleh parlemen dan kabinet. Kabinet di Malaysia dipilih oleh dewan rakyat dan dewan negara. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional. 

Selain itu, bentuk pemerintahan dari negara Malaysia adalah menganut sistem parlemen dua kamar, dewan dipilih langsung oleh rakyat dan bertugas mewakili aspirasi rakyat di negara yang menjabat selama 5 tahun, satunya merupakan dewan negara yang dipilih oleh raja dan parlemen, yang kemudian menjadi penentu kebijakan negara Malaysia dan menjabat selama 3 tahun.

Sistem Hukum Malaysia

Sistem Hukum Malaysia(Foto: Shutterstock)

Bentuk pemerintahan resmi malaysia adalah monarki konstitusional. Malaysia adalah negara yang menganut sistem hukum Common Law atau yang dikenal juga sebagai hukum Anglo-Saxon.

Sistem hukum Malaysia terdiri dari perpaduan hukum-hukum yang berasal dari tiga periode penting dalam sejarah negara ini, yaitu era Kesultanan Malaka, penyebaran Islam ke Asia Tenggara, dan pengaruh pemerintahan kolonial Inggris yang membawa sistem pemerintahan konstitusional dan hukum Common Law.

Hukum Common Law atau Anglo-Saxon merupakan sistem hukum yang berkembang di Inggris pada abad ke-11. Meskipun disebut sebagai "Undang-Undang yang Tidak Tertulis" (Unwritten Law), namun sebenarnya dalam hukum Common Law terdapat sumber-sumber hukum yang tertulis seperti undang-undang dan peraturan-peraturan.

Sumber hukum dalam sistem Common Law mencakup putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administratif negara.

Sumber dalam sistem Common Law terdiri dari putusan pengadilan yang membentuk dan mengikat kaidah-kaidah hukum secara umum. Selain putusan pengadilan, sistem Common Law juga mengakui kebiasaan, peraturan perundang-undangan tertulis, dan peraturan administrasi negara sebagai sumber hukum.

Demikian penjelasan terkait bentuk pemerintahan Malaysia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diketahui bahwa negara ini menganut sistem  pemerintahan parlementer dengan bentuk kerajaan.


Tag :