Raja Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida Apwason Wanichakorn (Foto : Grid.id)

Bentuk Pemerintahan Thailand - Thailand merupakan salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Negara ini berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah utara. Thailand adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami penjajahan atau kolonialisme oleh kekuatan Eropa. Negara ini berbeda dari banyak negara di kawasan tersebut, yang pernah mengalami masa kolonial oleh negara-negara Barat.

Thailand memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional. Negara ini dikepalai oleh seorang raja yang memegang posisi sebagai kepala negara. Pemerintahan di Thailand juga melibatkan unsur-unsur demokrasi dalam bentuk parlemen dan perdana menteri.

Sebagai negara yang kaya akan budaya dan sejarahnya, Thailand memiliki monarki yang dihormati dan dihargai oleh penduduknya. Penguasa saat ini adalah Raja Maha Vajiralongkorn (Rama X), yang menjadi raja sejak tahun 2016 setelah kematian ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej (Rama IX), yang telah memerintah selama lebih dari 70 tahun.

Lantas, apa bentuk pemerintahan negara Thailand? Dan bagaimana sistem hukum di Thailand? Yuk, simak penjelasannya di bawah ini.

Bentuk Pemerintahan Thailand

Bentuk pemerintahan Thailand adalah monarki konstitusional. Sistem pemerintahan negara ini adalah demokrasi parlementer.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa negara ini merupakan negara yang tidak pernah dijajah. Thailand tidak memiliki hari kemerdekaan. Namun, masyarakat Thailand memperingati tanggal 5 Desember sebagai hari besar nasional yang merujuk pada ulang tahun Raja Bhumibol Adulyadej atau Raja Rama IX (5 Desember 1927-13 Oktober 2016).

Thailand adalah negara yang berbentuk kerajaan. Kerajaan Persatuan Thai (Kingdom of Thailand) dibentuk pada pertengahan abad ke-14. Sebelum menjadi Thailand, kerajaan tersebut dikenal dengan sebutan Siam, sampai dengan tahun 1939.

Pada tahun 1932, bentuk pemerintahan di Thailand adalah monarki konstitusional. Bentuk pemerintahan itu membuat negara Thailand dipimpin oleh raja sebagai kepala negara yang dibantu oleh perdana menteri untuk menjalankan pemerintahan.

Saat ini, kepala negara Thailand adalah Raja Maha Vajiralongkorn yang naik takhta sejak tahun 2016. Sementara perdana menteri Thailand saat ini adalah Prayut Chan Ocha yang menjalankan pemerintahan sejak tahun 2014.

Sistem Hukum Thailand

Bentuk pemerintahan Thailand adalah monarki konstitusional. Thailand memiliki sistem hukum perdata yang dominan, yang merupakan campuran dari banyak pengaruh. Hukum Thailand memiliki dasar tradisional dalam Kode Manu Hindu kuno, yang dimodifikasi agar sesuai dengan adat setempat. Selama abad ke-19, sistem hukum Siam dikembangkan menurut model sistem sipil Perancis berdasarkan undang-undang dan mirip dengan yurisdiksi hukum sipil Eropa. Ciri-ciri hukum umum juga terlihat, misalnya pemisahan kekuasaan, seperti tradisi Hindu kuno.

Sistem hukum Thailand adalah sistem undang-undang, yang artinya sebagian besar didasarkan pada hukum tertulis yang disahkan oleh badan legislatif. Sumber utama hukum termasuk Konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi, undang-undang seperti kode dan undang-undang, keputusan, dan kebiasaan. Keputusan yudisial tidak mengikat, tetapi dalam praktiknya keputusan Mahkamah Agung bersifat persuasif, memiliki beberapa nilai preseden, dan sering digunakan sebagai sumber hukum otoritatif sekunder.

Itulah penjelasan tentang bentuk pemerintahan Thailand adalah monarki konstitusional dan sistem pemerintahannya adalah demokrasi parlementer. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat sobat ya.


Tag :