Pulau Sipadan dan Ligitan (Foto : thecolumnist.id)

Mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, pertanyaan tersebut mungkin pernah muncul dibenak banyak orang. Konflik mengenai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan telah menjadi isu yang rumit dan kontroversial dalam hubungan negara tersebut.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang tergabung dalam ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara). Selain itu, kedua negara ini merupakan negara tetangga yang terletak di Asia Tenggara dan berbagi perbatasan maritim di Pulau Kalimantan (Borneo).

Kedua negara ini memiliki banyak kesamaan budaya dan sejarah yang berakar dalam hubungan maritim dan perdagangan yang panjang. Selain itu, kedua negara ini memiliki kesamaan iklim, yaitu iklim tropis.

Meskipun Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga, ada perbedaan dalam hal bahasa resmi yang digunakan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Indonesia, sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Malaysia. Negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional ini memiliki 3 suku bangsa, diantaranya Melayu, Tionghoa dan India. 

Dalam sejarahnya, Indonesia dan Malaysia pernah mengalami konflik. Salah satu konfliknya adalah terkait dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kedua negara  tersebut mengklaim kedaulatan atas dua pulau kecil tersebut. Pulau-pulau ini memiliki potensi strategis dan ekonomi yang signifikan, terutama dalam hal sumber daya alam dan potensi pariwisata.

Pada awalnya, kedua negara  tersebut berusaha menyelesaikan sengketa ini melalui perundingan bilateral. Namun, perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Sebagai akibatnya, pada tahun 2002, Indonesia memutuskan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan hukum yang mengikat.

Kemudian Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia.

Mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan? Berikut penjelasannya.

Mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan?

Pada 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia.

Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti historis, geografis, dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Mahkamah Internasional. Mendengar putusan tersebut, Indonesia menghormati keputusan tersebut dan menerima penyelesaian sengketa ini.

Bukti Sejarah Malaysia Lebih Kuat

Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar. Pada 1966, Indonesia dan Malaysia sama-sama memberi izin eksplorasi atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Izin tersebut dikeluarkan pada 6 Oktober 1966 kepada perusahaan asing PN Pertambangan Minyak Nasional dan Japex. 

Pada 1967, sengketa atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan mulai terjadi, setelah dilangsungkan pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia saling memperebutkan kepemilikan wilayah atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

Mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Karena Malaysia memiliki bukti-bukti historis, geografis, dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Mahkamah Internasional.

 Akhirnya, Indonesia-Malaysia sepakat untuk memberi status quo kepada kedua pulau ini, yang artinya tidak boleh ditempati atau diduduki hingga kasus selesai. Namun, Malaysia memahami bahwa status quo tetap berada di bawah kepemilikannya.

Pada 1991, Indonesia dan Malaysia membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk mempelajari situasi dan kondisi kedua pulau tersebut, tetapi berujung pada jalan buntu. Setelah itu, dilangsungkan berbagai pertemuan lainnya untuk membahas status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, tetapi belum tercapai kesepakatan.

Akibatnya, masalah sengketa dua pulau tersebut diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan didasarkan pada hukum pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 Piagam PBB.

Selanjutnya, diketahui bahwa sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi karena ketidakjelasan garis perbatasan yang sebelumnya ditetapkan oleh Belanda dan Inggris di perairan timur Pulau Kalimantan. Akibatnya, Indonesia dan Malaysia mengalami kesulitan dalam menentukan garis perbatasan.

Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Keputusan tersebut didasarkan pada bukti sejarah yang diajukan oleh Malaysia. Dokumen yang diserahkan oleh pihak Malaysia membuktikan bahwa Inggris (yang dulunya menjajah Malaysia) pertama kali masuk ke Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun mercusuar dan melindungi penyu.

Sementara itu, Belanda (yang menjajah Indonesia) hanya terbukti singgah di Pulau Sipadan dan Ligitan tanpa melakukan tindakan apa pun. Selain itu, pertimbangan lain adalah bahwa Malaysia telah melakukan penguasaan yang efektif terhadap kedua pulau tersebut.

Misalnya, Malaysia memberlakukan aturan perlindungan satwa burung, memungut pajak atas pengumpulan telur penyu, dan mengoperasikan mercusuar. Perubahan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Demikianlah penjelasan mengapa Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Semoga informasi ini bermanfaat.


Tag :